Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menyatakan dukungan penuh pemerintah terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional. Dalam upaya menyukseskan program ini, Mendagri secara khusus meminta pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia untuk berperan aktif, salah satunya dengan menyediakan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

SPPG atau yang dapat diartikan sebagai dapur sehat merupakan infrastruktur krusial dalam rantai pelaksanaan program MBG. Di sinilah proses pengadaan bahan baku, pengolahan, hingga pengemasan makanan bergizi dilakukan sebelum didistribusikan kepada para penerima manfaat, terutama siswa-siswi sekolah.

Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya peran strategis Pemda dalam menyukseskan program MBG. Menurutnya, Pemda memiliki kewenangan dan sumber daya yang vital, termasuk aset berupa lahan, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program ini. Penyediaan lahan oleh Pemda akan mempermudah dan mempercepat proses pembangunan SPPG sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

“Ini harus cepat direalisasikan agar terjadi peredaran uang di masyarakat,” ujar Mendagri, mengaitkan percepatan pembangunan SPPG dengan dampak positif perputaran ekonomi di daerah.

Dukungan Mendagri ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Dalam SE tersebut, para kepala daerah diminta untuk meminjamkan atau mengalokasikan penggunaan tanah milik Pemda kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk keperluan pembangunan SPPG. Pembangunan SPPG sendiri direncanakan akan menggunakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025, serta dapat didukung oleh anggaran Pemda.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyambut baik dukungan penuh dari Mendagri. Ia mengapresiasi langkah Mendagri yang meminta Pemda untuk menyediakan lahan, khususnya melalui mekanisme pinjam pakai. Menurut Dadan, terdapat setidaknya tiga peran utama Pemda dalam menyukseskan program MBG. Pertama dan yang paling mendasar adalah penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur dapur umum atau SPPG.

Peran Pemda lainnya meliputi dukungan dalam proses verifikasi data calon penerima manfaat di wilayahnya, serta membantu dalam aspek logistik dan pengawasan distribusi makanan agar tepat sasaran dan terjamin kualitasnya.

Pembangunan SPPG di setiap daerah ditargetkan dapat terbentuk dalam waktu dekat, bahkan di beberapa wilayah ditargetkan dapat beroperasi pada bulan September mendatang. Untuk mempercepat proses pembangunan, BGN berencana menggunakan konsep bangunan modular yang lebih cepat instalasinya dibandingkan dengan metode konvensional. Desain teknis SPPG modular saat ini masih dalam tahap penyusunan dan nantinya akan dimasukkan ke dalam e-katalog untuk proses tender.

Di beberapa daerah, seperti Sumatera Selatan, BGN menargetkan akan membangun setidaknya tiga unit SPPG di setiap kabupaten/kota. Pembangunan ini akan didukung oleh APBN dan diharapkan ada kontribusi dari anggaran Pemda, serta dukungan dalam bentuk izin pinjam pakai lahan.

Program MBG sendiri bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak usia sekolah guna mendukung tumbuh kembang optimal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Dengan adanya SPPG yang memadai dan terdistribusi di berbagai daerah, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih efektif, terjamin kualitas makanannya, dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

Dukungan Mendagri dan partisipasi aktif Pemda dalam menyediakan lahan untuk pembangunan SPPG menjadi kunci penting dalam mewujudkan program Makan Bergizi Gratis yang berkualitas dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, didukung oleh infrastruktur yang memadai seperti SPPG, diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi perbaikan gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia.